Penerapan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Undang-undang dan peraturan pemerintah mewajibkan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 42 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa transaksi elektronik harus menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
Berdasarkan dari Perwako Batam No 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan Sertifikat Elektronik diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tugas untuk memberikan layanan penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik dalam rangka menjaga Keamanan Informasi Batam.
Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Batam, melalui Seksi Persandian Diskominfo Kota Batam sebagai pelaksana Persandian Pemerintah Daerah, memiliki wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Penerapan Sertifikat Elektronik ini diharapkan dapat mendukung transformasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi layanan yang handal yang menjadi andalan Pemerintah Kota Batam dalam menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan tugas pemerintahan secara elektronik.
Dengan penerapan Sertifikat Elektronik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan akan tercipta efisiensi, keamanan, dan keandalan dalam pelaksanaan transaksi elektronik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
. #jagaruangsiber #pemkobatam #diskominfobatam #sandisiber #persandianbatam
. #diskominfo #pemkot #pemkotbatam #pemko #infografis #infopublik #informasi
0 Komentar